Akhirnya MK Putuskan Mantan Koruptor Puasa Lima Tahun Jika Ingin Ikut Pilkada

Posted on

Permohonan uji materi yang diajukan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Keduanya mengajukan judicial review atas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke MK. Mereka menuntut agar eks koruptor bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah dua siklus pilkada atau 10 tahun.

Namun, MK dalam putusan yang dibacakan pada persidangan Rabu pagi, 11 Desember 2019, menyatakan hanya menerima sebagian uji materi yang diajukan ICW dan Perludem. Bukan 10 tahun, MK membolehkan mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara untuk mengikuti kontestasi pilkada.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, putusan bahwa ada jeda bagi seorang eks koruptor untuk menanti selama 5 tahun usai menjalani masa tahanan sebelum ikut pilkada sudah cukup ideal.

Loading...

“Memang sulit membatalkan mantan koruptor untuk terus menerus tak bisa mencalonkan diri, agak susah secara hukum mencari celah untuk selama-lamanya melarang mereka. Pilihan yang diambil MK itu mengembalikan putusan sebelumnya yang membatasi selama lima tahun bagi mereka untuk diberikan masa tunggu,” ujar Donal, Rabu (11/12/2019).

Dia juga tak mempermasalahkan permohonan awal bersama Perludem yang ingin jeda pencalonan eks koruptor ikut pilkada selama 10 tahun. Alasannya, jika berpikir secara rasional, masa tunggu selama lima tahun itu sudah moderat.

“Cuma nanti pada praktiknya bisa jadi dua siklus, misal ada mantan terpidana kasus korupsi yang baru selesai menjalani pidananya 2020, kan tak bisa langsung nyalon di Pilkada 2020, di 2024 juga belum bisa. Artinya periode selanjutnya lagi baru bisa. Jadi tergantung siklus pemilu,” papar Donal.

Demikian pula terhadap partai politik yang akan mengusung calonnya di pilkada, dia menyarankan untuk melihat sisi positifnya bahwa ini akan berdampak pada kualitas calon pemimpin dan demokrasi di Indonesia.

“Jangan parpol melihat sebaliknya dan berdampak negatif. ICW sendiri melihat ini sangat positif dalam konteks demokrasi elektoral dan bukan pukulan bagi kader parpol,” ungkap Donal.

Kendati demikian, dia juga bisa memahami kalau parpol tak akan mudah menerima putusan ini, lantaran selama ini ICW melihat parpol belum punya komitmen yang kuat untuk menghadirkan pilkada yang bersih dari hadirnya calon-calon yang tercela.

“Buktinya, mereka tak mau merevisi Undang-Undang Partai Politik dan UU Pilkada soal syarat calon anggota legislatif dan kepala daerah. Justru persoalan partai harus diintervensi lewat pengadilan, putusan MK ini kan intervensi. Kalau diharapkan by nature atau alamiah dari mereka itu sulit,” tegas Donal.

Karena itu, ke depan ICW juga bertekad untuk menggugat pasal-pasal yang membolehkan eks koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif atau caleg. Karena, berharap pada parpol agaknya sulit.

“Ke depan kami berpikir akan menggugat, caleg yang mantan terpidana kasus korupsi dibatasi dengan satu siklus pemilu. Itu akan kami lakukan upayanya,” Donal menandasi.

Sumber: Liputan6

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *